02Sep
Event

CISDI Luncurkan Policy Paper Pengendalian Tembakau

Center for Indonesia’s Strategic Development Iniviatives (CISDI) meluncurkan sebuah policy paper pengendalian tembakau yang diharapkan mampu memperkuat peta jalan upaya pengendalian tembakau dan pengurangan jumlah perokok pemula di Indonesia.

Dalam peluncuran ini dihadiri Prof. Dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) -Menteri Kesehatan RI yang didampingi Diah S. Saminarsih, Staf Khusus Menteri Kesehatan RI bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs / Pendiri CISDI, serta Anindita Sitepu, Direktur Program CISDI dan pembicara lainnya.

Dalam sambutannya, Diah Saminarsih mengatakan bahwa pengendalian tembakau di Indonesia begitu mendesak dan selayaknya menjadi upaya bersama masyarakat, merupakan tanggung jawab lintas sektor, dan perlu mengakomodir kebutuhan serta melibatkan peran aktif pemuda.

“Pengendalian tembakau harus dilaksanakan secara integratif dan holistik, lintas sektor dan oleh semua aktor atau pemangku kepentingan pembangunan nasional. Berbicara mengenai pengendalian tembakau berarti melakukan aksi pembangunan manusia menuju populasi berkualitas. Dan langkah aksi bersama ini dimulai dengan menjamin bahwa Indonesia mempunyai generasi muda berkualitas serta mampu merealisasikan potensi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya”, jelasnya.

Policy Paper ini menegaskan perlunya persoalan ini dipandang secara multidimensi dengan mengaitkannya dengan hambatan-hambatan pencapaian SDGs yang akan menjadi arahan pembangunan sepanjang 15 tahun ke depan. “CISDI melihat terdapat relevansi yang kuat antara upaya pengendalian tembakau dengan keberhasilan pencapaian SDGs. Misalnya, pengendalian tembakau dapat membantu pencapaian butir 1 SDGs #1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun, manakala kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja kebutuhan primer yang lebih penting daripada untuk membeli rokok”, lanjut Diah.

Policy Paper ini mencatat dan menganalisa beberapa kebijakan pengendalian tembakau yang sudah ada di Indonesia antara lain UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2010 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif termasuk tembakau; Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Rokok; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, dan turut mengangkat besarnya kerugian ekonomi oleh penyakit akibat tembakau yang sebesar 596.5 triliun rupiah, jumlah yang besarnya sama dengan seperempat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara di sisi lain, terdapat sejumlah regulasi yang kontradiktif, misalnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 63 Tahun 2015 mengenai Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2015-2020, dimana pada Lampiran I justru menetapkan pertumbuhan produksi rokok pada kisaran 5 hingga 7,4% atau sebanyak 524,2 milyar batang rokok pada tahun 2020.

Teks : Indra || Foto : Dok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOLLOW @ INSTAGRAM